INDOTREN.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa larangan acara buka puasa bersama atau bukber ditujukan untuk internal pemerintahan.
Jokowi pun meminta agar anggaran untuk bukber itu sebaiknya dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti membantu fakir miskin.
Hal itu dikatakan Presiden Jokwi dalam siaran pers yang dikutip dari kanal YouTube Presiden RI, Senin, 27 Maret 2023.
“Arahan untuk tidak buka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Bukan untuk masyarakat umum,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Video Viral Polisi Polsek Maro Sebo Buka Sel agar Ayah Bisa Peluk Putrinya, Netizen: Bikin Haru
Kepala Negara mengatakan, arahan itu perlu disampaikan karena begitu banyak sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat negara.
Oleh karena itu, dia meminta jajaran pemerintahan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini dengan kesederhanaan.
“Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan,” ujarnya.
Presiden juga menginstruksikan agar jajaran pemerintah tidak berlebihan. Anggaran yang biasanya dipakai untuk kegiatan buka puasa bersama bisa dialihkan.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kemenkeu Perlu Diperbaiki, Utamanya Gaya Hidup
“Kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan. Pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutur Jokowi.
Bahkan, kata Presiden, anggaran bukber itu juga bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan pasar murah untuk masyarakat.***
Artikel Terkait
Buat Sejarah Baru, Klub Chelsea FC Akan Gelar Buka Puasa Bersama di Stadion Stamford Bridge
Liga Inggris Akan Hentikan Pertandingan Saat Waktu Berbuka Puasa Ramadan
Prabowo Raup Untung Besar Masuk Kabinet Jokowi, Indo Barometer: Dapat Pemilih Baru
Nah Loh, Aura Jokowi Pindah ke Prabowo
Asyik, Presiden Jokowi Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023
Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi