Aduh, Sudah 55 Warga NTT Meninggal Akibat TPPO Sejak Januari Hingga Mei 2023

INDOTREN.COM – Warga asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk paling banyak yang menjadi korban meninggal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pulang tinggal nama.

Data terbaru korban meninggal akibat TPPO asal NTT sudah mencapai 55 orang sejak Januari hingga Mei 2023.

Itu artinya, rata-rata tiap bulan warga asal NTT yang meninggal akibat korban TPPO rata-rata 11 orang atau satu orang tiap tiga hari.

Baca Juga: Laga Final Liga Eropa Digelar di Puskas Arena, Budapest, Ini Sejarah Stadion Itu

Data itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti Ratas (Rapat Terbatas) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (30/5/2023).

“Khusus di NTT, sejak Januari sampai dengan bulan Mei itu sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” tegas Mahfud MD.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang.

Baca Juga: Wikipedia Bahasa Indonesia Genap 20 Tahun, “Elektron” Artikel Terbit Pertamanya

Presiden yang memimpin Ratas mengenai Pencegahan TPPO memerintahkan jajaran mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.

Usai Rats, Mahfud mengemukakan: “Presiden tadi menyatakan, melakukan restrukturisasi satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

“Kemudian [Presiden] memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ungkap Mahfud.

Baca Juga: Final Liga Eropa: Lawan AS Roma, Sevilla Gentar dengan The Special One

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, kata Menko Polhukam, Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi TPPO khususnya di kawasan ASEAN.

“Semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini,” kata Mahfud.