Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, DPR Pertanyakan Korban Jadi Tersangka

INDOTREN.COM – Kalangan Komisi III DPR ikut buka suara soal kasus tewasnya mahasiswa UI (Universitas Indonesia), M Hasya Attalah Syaputra yang ditabrak pensiunan Polri.

DPR mempertanyakan alasan Polri menjadikan mahasiswa UI sebagai tersangka, padahal Hasya merupakan korban yang tewas.

Insiden yang menewaskan M Hasya Attalah Syaputra terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyesalkan penanganan yang tidak profesional atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya mahasiswa UI itu.

Baca Juga: 527 Ribu Unit Nissan X-Trail, Serena, dan Suzuki Landy Di-recall, Penyebabnya Bikin Ngeri

Taufik mempertanyakan penetapan tersangka terhadap korban yang telah meninggal dunia yang kemudian dihentikan perkaranya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 Januari 2023.

"Selain tidak sesuai KUHAP, penetapan korban sebagai tersangka itu juga tidak berempati pada duka yang dialami keluarga korban,” ujar Taufik seperti dikutip dari DPR.go.id Selasa, 31 Januari 2023.

Dia juga menyoroti perlakukan terhadap pihak keluarga yang sudah mengalami tindakan arogan dari pihak yang menabrak.

Baca Juga: Pemilik Kia dan Hyundai di AS Sulit Asuransikan Mobil Mereka, Ini Sebabnya

“Bahkan, pemberitahuan penetapan tersangka kepada pihak keluarga pun dilakukan dengan pendekatan yang tidak simpatik,” kata Taufik.

Polisi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara yang melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Meski demikian, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Nasdem itu meminta Polri menangani kasus tersebut secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Baca Juga: Egy Maulana Vikri Resmi Bergabung ke Dewa United

Taufik juga mendesak agar dilakukan gelar perkara ulang dengan melibatkan pihak keluarga dan/atau kuasa hukumnya.

"Kapolri dalam berbagai kesempatan sudah mengingatkan agar penanganan perkara dan pelayanan masyarakat dilakukan secara humanis berlandaskan nilai kemanusiaan,” ujarnya.