SMRC: Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran

INDOTREN.COM - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia pascareformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto.

SMRC mengungkapkan, dalam 25 tahun reformasi, kontrol terhadap eksekutif dan kesetaraan setiap warga di hadapan hukum melemah.

Baca Juga: Akhirnya Manchester United Segel Satu Tempat di Liga Champions

Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyampaikan bahwa Indonesia mengalami demokratisasi sejak mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasannya tanggal 21 Mei 1998. Menurut dia, cara untuk melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi Indonesia adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur dalam 25 tahun tersebut.

Salah satu lembaga internasional yang melakukan evaluasi secara berkala tersebut adalah V-Dem (Varieties Democracy). V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 26 Mei 2023: Taurus Keuntungan Menumpuk, Cancer Jangan Lakukan Perubahan

"Ukuran utama tentang seberapa demokratis kita, salah satunya ditandai dengan seberapa kuat adanya oposisi atau seberapa kuat adanya kontrol atau checks and balances terhadap pemerintahan eksekutif,” jelas Saiful dalam keterangannya, yang dikutip Jumat, 2023.

Dengan menggunakan ukuran equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif menurut V-Dem, Saiful menunjukkan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, kondisi demokrasi berdasarkan pengukuran tersebut di Indonesia sekarang (2022) ada di angka 0,42, perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 26 Mei 2023: Leo Sedikit Ceroboh, Libra Promosi Menanti

Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran berdasarkan data V-Dem.

"Sejak 2004, kondisi demokrasi berdasarkan indeks demokrasi ini memang tidak pernah benar-benar bagus, atau tidak pernah di atas 0,6,” jelas Saiful.

"Kondisi equality before the law dan aspek pengawasan pada eksekutif kita memang kurang bagus atau lemah sejak awal, tapi tidak selemah sekarang” kata guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.***